Gentengisasi dan Genosida Nurani | Tebuireng Online

Belakangan ini, Indonesia seolah dipaksa menjadi penonton dalam sebuah teater absurditas yang kolosal. Di satu sudut, kita terpingkal-pingkal menyaksikan “Mens Rea”, Komika Pandji Pragiwaksono mengajak penonton menertawakan diri sendiri, membedah niat di balik tindakan, dan menguliti keganjilan negeri ini, sebuah pertunjukan komedi yang membedah “niat jahat” di balik kemunafikan sosial kita. Kita merasa cerdas karena mampu menertawakan diri sendiri lewat layar kaca. Namun, di sudut lain yang sunyi, seorang bocah berusia 10 tahun di NTT memilih jalan paling ekstrem: ia mengakhiri hidupnya karena harga sebatang pena dan sebuah buku tulis sepuluh ribu rupiah sudah terlalu mahal bagi harga diri keluarganya.

Baca Juga: Bolehkah Jihad Melawan dan Mengambil Alih Pemerintahan?

Tragedi ini bukanlah sekadar angka dalam statistik kemiskinan ini adalah sebuah proklamasi kegagalan etos republikanisme. Rocky Gerung menyebut pilihan bunuh diri sang bocah sebagai “tindakan republikanisme yang radikal.” Bocah itu memilih bunuh diri secara rasional agar hidup ibu dan lima adiknya bisa berlanjut tanpa beban dirinya. Ini adalah tamparan keras bagi kewarasan kita bernegara. Di mana letak keadilan, ketika seorang anak harus meregang nyawa demi uang Rp10.000, sementara di panggung lain pemerintah menandatangani Piagam Board of Peace. Sampai di titik ini, saya timbul sebuah pertanyaan; apakah pemimpin kita lebih memikirkan negara lain ketimbang rakyat di negara sendiri?

Keabsurdan ini kian “berkarat” saat pemerintah justru sibuk mencanangkan proyek “Gentengisasi”. Secara ambisius ingin semua atap seng di pelosok negeri diganti dengan genteng karena alasan estetika. Baginya, seng berkarat adalah lambang degenerasi bangsa yang merusak pandangan turis asing. Namun, mengapa kita begitu buta pada “karat” yang lebih mematikan di dalam sistem kebijakan kita?

Selain itu, sebuah program pemerintah yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) telah lebih dulu “menggerogoti” dana pendidikan dan menyebabkan 16.000 anak keracunan massal sepanjang tahun 2025, soal keracunan pangan, proyek MBG ini juga membuka tabir gelap kelindan kepentingan kaum. Investigasi ICW menemukan potensi konflik kepentingan pada 102 yayasan mitra pengelola MBG. Kita sedang menyaksikan para pemburu rente berebut kue di dapur MBG, sementara di lapangan, rakyat kecil dipaksa membayar biaya “estetika” ini dengan harga yang sangat mahal.

Majalah Tebuireng

Baca Juga: Sistem Pemerintahan Menurut Ajaran Islam

Di Kabupaten Pati, masyarakat dipaksa menerima kenyataan pahit berupa lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 300 persen—sebuah kebijakan yang ditempuh semata-mata untuk menutup defisit anggaran daerah akibat tergerusnya transfer dari pusat. Ketika warga menyuarakan keberatan atas beban yang tidak adil ini, respons negara bukanlah evaluasi kebijakan, melainkan tindakan represif yang membungkam suara.

Ironisnya, potret ketimpangan itu tidak berhenti di sana. Di tengah kegaduhan kebijakan fiskal, guru honorer seperti Agustinus di Nusa Tenggara Timur harus bertahan hidup dengan upah Rp221.000 per bulan, korban dari efisiensi anggaran yang salah arah. Di titik ini, jargon “Indonesia Indah” terdengar nyaring sekaligus hampa: bagaimana mungkin mimpi tentang keindahan bangsa dirajut di atas perut pendidik yang kosong, di balik genteng-genteng yang disebut asri?

Jika kita menengok kembali ajaran Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, nurani seharusnya terusik. Nahdlatul Ulama beliau dirikan sebagai benteng pembela kaum mustadh’afin, bukan sebagai legitimasi bagi kemewahan simbolik yang menutupi ketidakadilan. Bagi Kiai Hasyim, pena dan buku adalah jalan suci menuju pencerahan. Mengagungkan tampilan luar demi menyenangkan pandangan, sembari mengabaikan hak paling mendasar anak yatim untuk belajar, adalah ketidakadilan yang telanjang. Kemegahan atap tak pernah berarti apa-apa jika di bawahnya jerit lapar dibiarkan tanpa jawab.

Baca Juga: Menjual Ekologi Demi Secuil Ekonomi

Maka ketika konsep mens rea menegaskan bahwa niat adalah inti dari setiap tindakan, pertanyaannya menjadi genting: apa sebenarnya niat kita sebagai bangsa? Membangun peradaban yang indah dipandang mata, atau peradaban yang sungguh-sungguh memuliakan manusia?

KH. Hasyim Asy’ari mengingatkan bahwa ilmu dan kekuasaan adalah amanah, bukan privilese yang menjauhkan pemiliknya dari penderitaan sesama. Dalam Adabul ‘Alim wal Muta’allim, beliau menegaskan bahwa ilmu tanpa adab dan kepedulian hanyalah kehampaan yang dibalut prestise. Hari ini, kehampaan itu menjelma dalam bentuk sederhana namun memilukan: pena yang tak terbeli. Jika kenyataan semacam ini tak lagi mengguncang hati kita, maka yang sesungguhnya mati bukan sekadar masa depan anak-anak miskin, melainkan nurani bangsa yang kian kehilangan arah.

Penulis: Diba
Editor: Rara Zarary