Sebut Indonesia Bangsa “Civic Nationalism”, Prof Komaruddin Hidayat Tekankan Pentingnya Etika Komunikasi Kepemimpinan

Tebuireng.online- Jakarta– Akademisi sekaligus Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menekankan pentingnya etika komunikasi dalam kepemimpinan publik sebagai bagian dari upaya membangun manusia yang berkeadaban.

Menurutnya, komunikasi kepemimpinan tidak cukup hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membutuhkan kecermatan dalam memilih bahasa dan diksi agar nilai-nilai yang disampaikan tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Hal tersebut disampaikan Komaruddin dalam Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi bertema “Etika Komunikasi Publik Kepemimpinan dan Pembangunan Manusia Berkeadaban dalam Perspektif Qanun Asasi” yang berlangsung di Gedung Nusantara MPR RI, Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Mengawali pemaparannya, Komaruddin menyoroti pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam membangun komunikasi yang tepat dengan masyarakat. Ia mencontohkan cara KH. Ma’ruf Amin menggunakan diksi dalam komunikasi publik.

Menurutnya, kekuatan komunikasi tidak selalu terletak pada penggunaan istilah yang sepenuhnya baru, melainkan bagaimana nilai dan gagasan yang telah mengakar dapat dikemas dengan bahasa yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini.

Majalah Tebuireng

“Salah satu yang saya amati cukup akrab dari Kiai Ma’ruf itu kreativitasnya dan kecerdasannya untuk memilih dalam komunikasi itu, menciptakan diksi-diksi yang paten sekali. Oleh karena itu terjadi kesinambungan antara konteks hari ini dan khazanah yang klasik,” ujar Komaruddin, Sabtu.

Ia menambahkan, kemampuan menghadirkan nilai lama dalam bahasa yang dapat diterima masyarakat masa kini menjadi salah satu aspek penting dalam komunikasi publik. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan pilihan kata, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemimpin membaca perubahan sosial dan menyampaikan pesan sesuai kebutuhan masyarakat.

Baca Juga: IKAPETE Gelar Halaqah Kebangsaan dan Qanun Asasi di Gedung MPR RI

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini kemudian memperluas pembahasannya pada hubungan antara Islam, masyarakat, dan negara. Ia menjelaskan bahwa sejak Islam berkembang di Nusantara, agama turut menjadi salah satu kekuatan yang membangun kohesi sosial di tengah masyarakat yang terdiri atas berbagai kelompok etnis, bahasa, budaya, dan tradisi.

Ia menyebut bahwa kota-kota di pesisir pantai di Nusantara pada masa perkembangan Islam memiliki peranan masing-masing, baik sebagai pusat dakwah, perdagangan, maupun penyebaran bahasa Melayu. Ketiga unsur tersebut kemudian membentuk jaringan sosial yang menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah Nusantara.

Dalam konteks pembangunan manusia berkeadaban, Komaruddin menilai pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa persatuan tidak dibangun semata-mata berdasarkan kesamaan etnis. Indonesia justru tumbuh dari keberagaman yang dipertemukan oleh cita-cita bersama.

Ia menyebut karakter tersebut sebagai civic nationalism, yakni nasionalisme yang dibangun bukan atas dasar kesamaan etnis, melainkan cita-cita bersama untuk merdeka dan membangun peradaban Indonesia. Menurutnya, bangsa Indonesia merupakan sebuah proyek sejarah yang terus dibangun melalui kesepakatan dan cita-cita bersama.

“Indonesia bukan etnis, tapi civic nationalism. Sehingga para pengamat asing mengatakan Indonesia is imagined community, sebuah bangsa yang dibayangkan, proyek sejarah di masa depan untuk Indonesia. Bukan warisan nenek moyang, bukan warisan dari penjajah, tapi ini produk baru,” jelasnya.

Komaruddin menempatkan masyarakat sebagai unsur penting dalam perjalanan terbentuknya negara Indonesia. Ia menyebut bahwa sebelum negara terbentuk, telah berkembang berbagai gerakan masyarakat sipil yang menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa.

Dalam konteks tersebut, keberadaan organisasi masyarakat (ormas) seperti NU dan Muhammadiyah dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan kebangsaan.

“Negara adalah anak kandung masyarakat dan masyarakat itu diikat semangatnya oleh Islam. Jadi negara itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, diberi mandat masyarakat untuk menyejahterakan rakyatnya,” paparnya.

Dari hubungan tersebut, Komaruddin menekankan bahwa komunikasi antara masyarakat dan negara juga harus dibangun melalui sikap kritis. Masyarakat tidak hanya memiliki peran untuk mendukung negara, tetapi juga mengingatkan ketika penyelenggaraan kekuasaan mulai menjauh dari amanat yang diberikan.

“Tugas umat Islam itu adalah mengingatkan negara, menegur negara. Kalau tidak ada ormas-ormas Islam, tugas negara itu kedodoran, tangannya tidak sampai,” tegasnya.

Baca Juga: Halaqah Kebangsaan di MPR, KH Ma’ruf Amin Paparkan Dua Dimensi Utama Perjuangan NU

Dalam pandangannya, sikap kritis masyarakat juga perlu diarahkan pada persoalan struktural yang muncul dalam kehidupan bernegara. Komaruddin membedakan persoalan kemungkaran di tingkat sosial dengan persoalan yang telah masuk ke dalam sistem dan struktur negara.

Ketika persoalan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan berada dalam ranah struktural, diperlukan mekanisme dan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menanganinya.

Karena itu, lanjutnya, konsep nahi munkar harus ditekankan dalam kehidupan bernegara yang terus diselaraskan sesuai dengan perkembangan zaman. Baginya, tantangan masyarakat Islam hari ini bukan hanya memperbanyak amar ma’ruf, melainkan juga menemukan cara yang tepat untuk menjalankan nahi munkar dalam konteks negara modern.

Komaruddin mengingatkan pentingnya masyarakat sipil (civil society) untuk terus membaca kembali arah perjalanan bangsa. Ia mengibaratkan Indonesia seperti kendaraan yang sedang menempuh perjalanan panjang, sehingga perlu terus diperiksa apakah arahnya masih sesuai dengan tujuan awal.

“Apakah cita-cita kemerdekaan sudah semakin dekat, atau masih remang-remang, atau malah kabur? Ini yang harus selalu dibaca ulang. Jadi membaca ulang Indonesia ini penting, terutama yang membaca adalah kekuatan civil society,” ungkapnya.

Ia berharap organisasi masyarakat, khususnya NU dan Muhammadiyah, dapat terus berperan sebagai kekuatan civil society yang menjaga nalar kritis sekaligus merawat cita-cita kemerdekaan.

“Ketika kita bergabung pada negara harus dengan sikap kritis, amar ma’ruf nahi munkar. Tidak semata mengejar bisyaroh, tapi ke sana dengan mata hati basyiroh. Dengan begitu kita akan menyambung dan menjaga cita-cita awal mula lahirnya NU dan lahirnya bangsa ini,” pungkasnya.

Pewarta: Helvi Lifia

Editor: Sutan